Berita mengenai korupsi, hari–hari ini telah menyita perhatian kita semua. Seluruh media telah menjadikan berita mengenai korupsi sebagai berita utamanya. Maknanya bisa bersifat ganda. Di satu sisi mengesankan hebatnya pemberantasan korupsi, di sisi lain mengesankan banyaknya korupsi itu sendiri di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah, sehingga orang juga terkesan dengan luasnya wilayah korupsi. Modusnya juga bermacam–macam. Meskipun demikian, berita–berita itu tidak luput dari kritik masyarakat. Bahkan mengesankan adanya kontroversi.

Kontroversi lain yang ingin kita kemukakan adalah, lepasnya kasus korupsi di berbagai daerah. Jerih-payah KPK menemukan kasus korupsi bisa berakhir vonis bebas di pengadilan. Masyarakat, sudah tentu bertanya, bagaimana bisa terjadi kasus seperti itu? Keraguan terhadap proses peradilan di daerahpun muncul, sehingga kredibilitas hakim dipertaruhkan. Demikian juga peradilan kasus Nazarudin, dimana KPK tidak puas dan dikabarkan akan banding. Meskipun secara prosedural tidak ada salahnya, masyarakat tetap saja bertanya, ada apa di pengadilan? Antara tuntutan jaksa dan vonis hakim sering berbeda jauh. Dan aneh juga, kalau KPK juga tidak puas dengan putusan pengadilan, meskipun (sekali lagi) secara prosedural tidak ada salahnya.

Selama ini, kebanyakan pemberitaan yang ditayangkan media tentang pengadilan korupsi fokus pada para terdakwa, saksi,dan keterangan para pengacara. Terkadang hakim sebagai penentu dalam sebuah pengadilan tidak terlalu dilirik. Padahal, yang bisa melakukan kesalahan tidak hanya terdakwa. Tak sedikit hakim yang turut terlibat dalam beberapa kasus, yang justru membantu para tukang tilep uang negara ini.

Beberapa hakim bahkan membebaskan para terdakwa koruptor oleh Pangadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Sebut saja Hakim Ramlan Comel dan Joko Siswanto yang membebaskan Ahmad Ru’yat, Eep Hidayat, dan Maochtar Mohamad yang merupakan koruptor kelas kakap di daerah Subang dan Bekasi. Selain itu ada juga Solehuddin, Ketua DPRD Kutai Kartanegara nonaktif yang terlibat kasus korupsi dana operasional dewan pada 2005 senilai Rp2,6 miliar, yang dijatakan bebas oleh Pengadilan Tipikor di Samarinda. Beruntung Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat ada kejanggalan atas kasus tersebut dan berusaha mengusutnya.

Namun nampaknya kebusukan para hakim ini tidak terlalu tercium oleh media. Hal inilah yang menyebabkan para hakim Pengadikan Tipikor masih bisa bernapas lega. Padahal tak sedikit dari merka yang juga tersandung kasus, seperti penipuan. Hal ini sangat disayangkan mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyeleksi dan membayar gaji para hakim ini.

Media seharusnya lebih membuka mata lagi supaya dapat memberikan informasi yang penting bagi para penikmat media itu. Kecenderungan dalam memberitakan berita yang paling penting terkadang menutupi informasi lain yang tak kalah menariknya. Yang diperlukan media untuk saat ini adalah lebih mempertajam insting mencari berita seputar pengadilan korupsi yang tak hanya terbatas pada orang di luar, tetapi juga orang di dalam pengadilan.

4 thoughts on “Mata Separuh Tertutup Untuk Hakim

  1. kalo liat di berita kayaknya tercium kok yan banyak juga kan hakim-hakim yang ditangkap karna kena kasus penyuapan cuma memang enggak lama boomingnya di media jadi cuma booming sesaat ntar tenggelam lagi karna ada kasus baru lagi. emm… mungkin kalo diliat masalahnya bisa dikaji lewat peranan komisi yudisial selama ini yang salah satunya bertugas mengawasi hakim itu apa ada sanksi tegas ato enggak kok masih banyak oknum hakim yang latah soal suap misalnya hehehe🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s